JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan segera diluncurkan di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi.
Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, pada Minggu (5/1/2025), menyampaikan bahwa program ini dimulai pada hari ke-78 masa pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).
Hasan menegaskan bahwa program ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dilakukan upaya pemenuhan gizi skala nasional yang menyasar balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang telah siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk menjamin kualitas gizi serta kelancaran distribusi makanan.
Tugas SPPG tidak hanya memastikan setiap porsi makanan MBG memenuhi standar gizi, tetapi juga mengawasi kebersihan, manajemen gizi, dan pengelolaan limbah di dapur secara ketat.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja selama Tahun Baru, termasuk akhir pekan, untuk memastikan kelancaran program MBG. Peluncuran program ini juga bertepatan dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah pada pekan ini.
Kesiapan Dapur MBG menjadi prioritas utama pemerintah agar layanan berjalan optimal. Pada tahap awal, sebanyak 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin, 6 Januari 2025, dengan rencana penambahan jumlah setiap hari. Targetnya adalah mencapai 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan bertahap sesuai kesiapan daerah masing-masing.
Hingga saat ini, sebanyak 140 UMKM telah bergabung dalam rantai pasok program MBG, dan jumlahnya terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya juga telah mendaftar dan sedang menjalani proses evaluasi. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada biaya yang dikenakan dalam proses pendaftaran mitra kerja.
Program MBG diproyeksikan mendorong perekonomian lokal, dengan melibatkan petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor juga diharapkan semakin berkembang, termasuk koperasi, BUMDes, dan kopontren. Semua pihak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan anak-anak Indonesia yang berkualitas menuju cita-cita Indonesia Emas 2024.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.
Selama periode Januari hingga Maret 2025, Program MBG ditargetkan menjangkau tiga juta penerima manfaat, mencakup balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.
Program MBG, yang mendapat dukungan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, merupakan inisiatif utama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Program ini bertujuan menyediakan asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan dan keagamaan.
